Jakarta, Experience Coder Indonesia
—
Pemerintah Australia menaikkan pungutan yang akan dikenakan kepada
perusahaan teknologi
apabila gagal mencapai kesepakatan komersial dengan perusahaan media lokal terkait konten berita di platform mereka.
Pemerintah Australia pada Senin (3/7) mengumumkan tarif dalam skema News Bargaining Incentive dinaikkan menjadi 2,5 persen dari sebelumnya 2,25 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pungutan tersebut akan berlaku bagi perusahaan yang menyediakan layanan media sosial atau mesin pencari dengan skala signifikan di Australia dan memiliki pendapatan lokal lebih dari 250 juta dolar Australia atau sekitar US$175,7 juta.
Ketentuan itu akan mencakup perusahaan teknologi seperti Meta, Google, dan TikTok.
Pemerintah juga menghapus pengecualian bagi platform jejaring profesional. Dengan perubahan tersebut, LinkedIn turut masuk dalam cakupan aturan ini.
Namun nilai pungutan berbeda dari usulan sebelumnya. Pungutan hanya akan dihitung berdasarkan pendapatan iklan perusahaan teknologi, bukan seluruh pendapatan bisnis perusahaan-perubahan tersebut.
Asisten Bendahara Australia Daniel Mulino mengatakan perubahan dasar penghitungan itu ditujukan agar pungutan lebih terkait dengan bisnis periklanan perusahaan teknologi.
“Dasar pengenaan pungutan untuk News Bargaining Incentive adalah pendapatan iklan,” kata Mulino kepada ABC Radio National, dikutip dari
Reuters
.
“Kami menaikkan tarif pungutan dari 2,25 menjadi 2,5 persen untuk memastikan jumlah keseluruhan uang yang diperoleh melalui kesepakatan antara platform-platform ini dan media kurang lebih tetap sama,” lanjutnya.
Menurut Mulino, jumlah tersebut nantinya juga akan meningkat seiring kenaikan pendapatan iklan platform.
“Namun, hal ini akan lebih terhubung dengan bagian bisnis mereka tersebut,” tuturnya.
Pemerintah Australia menyebut seluruh dana yang diperoleh dari pungutan itu akan disalurkan kepada sektor media berita untuk mendukung jurnalisme lokal.
Skema tersebut dirancang untuk mendorong perusahaan teknologi mencapai kesepakatan komersial dengan perusahaan media mengenai berita yang tersedia di platform mereka.
Perusahaan yang tidak mencapai kesepakatan dapat dikenai pungutan bernilai jutaan dolar.
Pemerintah Australia diperkirakan akan mengajukan rancangan aturan baru tersebut ketika parlemen kembali bersidang pada akhir bulan ini.
(lom)
[Gambas:Video Experience Coder]
Baca lagi: Bayar Lunas, Cha Eun-woo Tetap Ajukan Banding Pajak Rp163 M
Baca lagi: Pansus DPD RI Ungkap Kondisi Pengungsi di Puncak Papua Imbas Konflik
Baca lagi: Perjalanan Panjang Land Cruiser: Evolusi dan Karakter Kuat Jadi Kunci
4 Responses
Tulisan yang menggugah selera berdiskusi. Saya memandang bahwa fleksibilitas dan kemampuan adaptasi adalah kunci utama agar solusi yang ditawarkan di artikel ini bisa bertahan di era yang serba dinamis ini.link alternatif untung88
Pembahasan yang sangat menyeluruh dan menginspirasi. Artikel ini berhasil mengubah sudut pandang saya mengenai topik yang diangkat. Banyak wawasan baru yang saya dapatkan dan tentu akan sangat berguna bagi pengembangan pengetahuan saya ke depan bejo88
Artikel ini memberikan banyak wawasan yang menarik dan bermanfaat. Pembahasannya mudah diikuti sehingga membuat saya nyaman membacanya sampai selesai. Terima kasih sudah berbagi informasi berkualitas seperti ini. Jangan lupa mengunjungi RAJAEROPA DAFTAR.
Ulasan yang sangat solutif dan ngebantu banget. Kalo kalian butuh navigasi cepat dengan akses lancar tanpa kendala, silakan cek mister138 link.